Sistem Politik

 

 Sistem Politik

a.     Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.

Pada umumnya dianggap sebagai sistem politik kalau memenuhi empat variabel, yaitu :

1)   Kekuasaan dianggap sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2)   Kepentingan adalah-adalah tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.

3)   Kebijakan adalah hasil daari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.

4)   Budaya politik berorientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari system politik Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Machiavelli berpendapat tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

Menurut Samuel P. Huntington, ada lima komponen dalam sistem politik, yaitu:

1)   Kultur, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik dan yang berpengaruh dalam masyarakat.

2)   Struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat di mana digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang, seperti misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif, dan birokrasi.

3)   Kelompok, yaitu bentuk-bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam politik yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur-struktur politik.

4)   Kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai.

5)   Kebijakan, yaitu pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

b.   Ciri-ciri Umum Sistem Politik

Menurut Almond dalam bukunya Toni Andrianus ( 2006 : 46 ), sistem moderen maupun primitif memiliki empat ciri, yaitu :

1)   Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana memiliki kebudayaan politik. Yang artinya, bahwa masyarakat yang paling sederhana pun memiliki tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekalipun. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembidangan kerja yang teratur.

2)   Setiap sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi itu tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.

3)   Semua struktur politik biar bagaimanapun juga dispesialisasikannya baik pada masyarakat yang primitif maupun yang moderen melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu sistem politik dapat membandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas.

4)   Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya moderen atau semuanya primitif melainkan dalam pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsur moderen dan tradisional.

c.    Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan,

Yang termasuk dalam sIstem politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang disebut dalam konstitusi negara(termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Sistem politik Indonesia didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1)   Ide kedaulatan rakyat

2)    Negara berdasarkan atas hukum

3)   Bentuk Republik

4)   Pemerintahan berdasarkan konstitusi

5)   Pemerintahan yang bertanggung jawab

6)    Sistem Perwakilan

7)   Sistem pemerintahan presidensil

Sumber Buku: https://www.alqalammedialestari.com/2022/10/strategi-politik-caleg-perempuan.html